NASIONAL
KSP Bisa Panggil Menteri hingga TNI-Polri, Listyo Sigit : Mengawal Program Presiden
Jakarta, objektifco.id - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menegaskan posisi KSP tetap memiliki peran strategis dalam mengawal jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Meski mengakui kantor KSP tidak sebesar sejumlah kementerian, Sigit menekankan lembaga yang kini dipimpinnya memiliki kewenangan untuk memanggil menteri dan pejabat terkait guna memastikan program prioritas Presiden berjalan sesuai target.
"Jadi, kantornya lebih kecil, tapi bisa manggil menteri kan gitu," kata Sigit saat serah terima jabatan di Kantor KSP, Kompleks Istana, Jakarta, Senin (05/10/2026).
Sigit menjelaskan, pemanggilan menteri maupun pejabat terkait merupakan bagian dari fungsi KSP dalam mengawal implementasi program dan kebijakan Presiden. Menurutnya, KSP harus memastikan berbagai kebijakan pemerintah tidak berhenti pada tataran perencanaan, tetapi dapat berjalan efektif di lapangan.
Dalam kesempatan tersebut, Sigit juga menyampaikan apresiasi kepada Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman yang sebelumnya menjabat KSP dan kini dipercaya Presiden Prabowo sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam).
Sigit turut menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran KSP yang telah menyambutnya sebagai bagian dari keluarga baru. Ia mengajak seluruh jajaran membangun soliditas dan bekerja sebagai satu tim.
"Mari kita membentuk tim yang kuat untuk betul-betul bisa melaksanakan tugas kita membantu Bapak Presiden menjadi dapur yang selalu mengikuti dan mengawal permasalahan-permasalahan yang ada, kemudian menyelesaikannya," ujar Sigit.
Sependapat dengan Sigit, Dudung juga mengatakan tugas KSP bukan pekerjaan ringan. KSP memiliki tanggung jawab mengawal berbagai program Presiden, termasuk menyelesaikan persoalan yang muncul di antara kementerian/lembaga maupun antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
Dudung menegaskan, KSP memiliki ruang untuk memanggil berbagai pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan program prioritas nasional. Langkah tersebut diperlukan untuk memantau sekaligus memastikan program pemerintah berjalan tanpa hambatan.
"Kita bisa memanggil siapa saja dari kementerian, dari Kepolisian, dari Kejaksaan, kemudian dari TNI, yang berkaitan dengan program-program prioritas nasional dan kita bisa memantau, mengecek, memastikan bahwa program itu bisa berjalan dengan baik," kata Dudung.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman sebagai Menko Polkam di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Pada kesempatan yang sama, Prabowo juga melantik Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Dudung.
"Jadi, kantornya lebih kecil, tapi bisa manggil menteri kan gitu," kata Sigit saat serah terima jabatan di Kantor KSP, Kompleks Istana, Jakarta, Senin (05/10/2026).
Sigit menjelaskan, pemanggilan menteri maupun pejabat terkait merupakan bagian dari fungsi KSP dalam mengawal implementasi program dan kebijakan Presiden. Menurutnya, KSP harus memastikan berbagai kebijakan pemerintah tidak berhenti pada tataran perencanaan, tetapi dapat berjalan efektif di lapangan.
Dalam kesempatan tersebut, Sigit juga menyampaikan apresiasi kepada Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman yang sebelumnya menjabat KSP dan kini dipercaya Presiden Prabowo sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam).
Sigit turut menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran KSP yang telah menyambutnya sebagai bagian dari keluarga baru. Ia mengajak seluruh jajaran membangun soliditas dan bekerja sebagai satu tim.
"Mari kita membentuk tim yang kuat untuk betul-betul bisa melaksanakan tugas kita membantu Bapak Presiden menjadi dapur yang selalu mengikuti dan mengawal permasalahan-permasalahan yang ada, kemudian menyelesaikannya," ujar Sigit.
Sependapat dengan Sigit, Dudung juga mengatakan tugas KSP bukan pekerjaan ringan. KSP memiliki tanggung jawab mengawal berbagai program Presiden, termasuk menyelesaikan persoalan yang muncul di antara kementerian/lembaga maupun antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
Dudung menegaskan, KSP memiliki ruang untuk memanggil berbagai pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan program prioritas nasional. Langkah tersebut diperlukan untuk memantau sekaligus memastikan program pemerintah berjalan tanpa hambatan.
"Kita bisa memanggil siapa saja dari kementerian, dari Kepolisian, dari Kejaksaan, kemudian dari TNI, yang berkaitan dengan program-program prioritas nasional dan kita bisa memantau, mengecek, memastikan bahwa program itu bisa berjalan dengan baik," kata Dudung.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman sebagai Menko Polkam di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Pada kesempatan yang sama, Prabowo juga melantik Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Dudung.
